Palangka Raya (Rabu, 11/03/2026) Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari masyarakat adat dan instansi kesehatan, dimana pertemuan daring melalui platform Zoom Workplace. Peserta dari berbagai latar belakang, seperti perwakilan Masyarakat Adat dan tokoh lokal dari kecamatan.
Diskusi ini berhasil mempertemukan perspektif dari berbagai titik ujung Indonesia, mulai dari Dinkes Aceh Jaya, Dinkes Kab. Lamandau, hingga Dinkes Asmat dan Bulukumba. Kehadiran perwakilan dari berbagai daerah ini memastikan bahwa kebijakan yang dirancang nantinya akan relevan dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat.
Agenda utama mengenai modifikasi layanan di wilayah DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan) serta Kawasan Hutan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menghapus sekat hambatan akses kesehatan (Fokus pada Kelompok Rentan).
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah:
- Meningkatkan Akses dan Mutu: Mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan serta kebutuhan kesehatan guna memperkuat pelayanan di kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- Modifikasi Pelayanan: Merancang modifikasi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik spesifik di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), Kawasan Hutan, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- Kolaborasi: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan pusat dan daerah, termasuk bekerja sama dengan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), untuk memberikan masukan aktif dalam diskusi.
Dengan berakhirnya FGD ini, terkumpul berbagai masukan berharga yang akan menjadi fondasi dalam menyusun protokol kesehatan yang lebih adaptif, sensitif budaya, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Kegiatan ini diakhiri dengan semangat optimisme. Perjalanan menuju kesehatan yang merata di pelosok negeri memang menantang, namun dengan kolaborasi erat antar instansi dan masyarakat adat, transformasi layanan kesehatan yang inklusif bukan lagi sekadar impian.